Pasal-Pasal Penunjang Hak Kekayaan Intelektual

Posted: 2014/04/27 in Uncategorized

 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat

kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara

keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu

merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh

undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang

melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu

dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi

bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam

Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual

Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual),

selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia

juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi

Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18

Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak

Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak

Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai

dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi

perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk

memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan

budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang

disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan.

Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak

Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang

bersangkutan secara lebih jelas.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Hak

Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta

pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan

hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam

melaksanakan pembangunan nasional.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak

ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak

Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat

dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus

memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang

lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat,

dibaca, atau didengar.

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

1. database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;

2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media

internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio,

media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;

3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian

sengketa;

4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang

hak;

5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di

Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;

6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;

7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang

menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;

8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;

9. ancaman pidana dan denda minimal;

10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk

kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi

pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan,

mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,

mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan

mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan

secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya

pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

Pasal 4

Ayat (1)

Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada

prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi

sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana

dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang

berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang

sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu Ciptaan berupa film serial, yang isi setiap

seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat

dipisahkan dari isi bagian yang lain.

Pasal 7

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya,

yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu,

perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang

sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah

pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi

dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri

dengan instansinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang

berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah

tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang

dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat

mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau

pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai

kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok

maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya

berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun,

termasuk:

a. cerita rakyat, puisi rakyat;

b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;

c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;

d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik,

perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang

Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan

itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum

diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya

tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya,

sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas

Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit.

Ayat (2)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan

nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak

diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang hanya tertera nama samaran

Penciptanya, Penerbit yang namanya tertera di dalam Ciptaan dan dapat membuktikan

sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap sebagai

Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan

identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Ayat (3)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak

diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya,

Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap mewakili Pencipta. Hal ini

tidak berlaku apabila Pencipta dikemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat

membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal

dengan “typholographical arrangement”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk

penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan

atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum

disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah,

dan pidato.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga

dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu

pengetahuan lain.

Huruf d

Lagu atau musik dalam Undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh,

sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya

termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu

kesatuan karya cipta.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan

bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.

Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai

bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.

Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk

diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni

gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau

buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang

digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Huruf i

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam Undang-undang ini sebagai

bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena

mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi

warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya

yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti

seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving

images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang

dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita

seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang

memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di

televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film,

stasiun televisi atau perorangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi

kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset,

cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang

dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan

pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan

terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang

Ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari

bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara

radio, dan novel menjadi film.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (blue print), dan

yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan

yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakan atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan

Perbanyakan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam

sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 15

Huruf a

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak

Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta

didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan

khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian

seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan

dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial

termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu

pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan

kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan

Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk

pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus

dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama

Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama Penerbit jika ada.

Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat

ekonomi atas suatu Ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat

salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk

digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai

pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat

merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat

menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan

norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku

atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi.

Pasal 18

Ayat (1)

Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu Ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan

sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan

publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta

persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang

bersangkutan atau ahli warisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam

keadaan yang dapat merugikan dirinya.

Pasal 21

Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil

potretnya untuk diumumkan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya

dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;

b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi

pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya

cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya

masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat

secara elektronik pada suatu Ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan

Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak

maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang

mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya

pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen

hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli,

akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya,

pembelian buku, kaset, dan lukisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain

kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi dekripsi (decryption) dan enkripsi

(encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau

menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi

atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya,

izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal

produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu

perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya

jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan

tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara

perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang

didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud

dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak

terdaftar tetap dilindungi.

Pasal 36

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi,

arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang

memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa

mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak

Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di

Direktorat Jenderal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan karena

Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan,

misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Ayat (3)

Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum

(public performance), mengomunikasikan pertunjukan langsung (life performance), dan

mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini

seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat

Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk

menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undangundang,

yang saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” pada ayat ini adalah panitera

Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan

cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang

haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan

penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang

diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat

sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin

Program Komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau program aplikasinya.

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi

pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi,

prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer).

Misalnya: A membeli Program Komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan pada satu unit

komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk penggunaan aplikasi Program

Komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin

aplikasi Program Komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan,

tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada

persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar Undang-undang ini

dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya,

perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain-lain.

 

Sumber: http://riau.kemenag.go.id/file/dokumen/uun0192002hakcipta.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s